Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa ( Swakelola / Penyedia Barang dan Jasa ) Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa ( Swakelola / Penyedia Barang dan Jasa ). Penyediaan barang maupun jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan vendor dan swakelola. Pengadaan dengan cara swakelola dapat dilakukan, mulai dari perencanaan, penyediaan dan pengawasan dilakukan […]
Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional / BUMD Bimtek Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional / BUMD. Saat ini pasar tradisional masih menjadi wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat seperti petani, nelayan,pedagang barang kerajinan tangan dan produk industri rumah tangga (industrirakyat). Pasar tradisional merupakan sandaran hidup bagi banyak orang dan interaksi sosial yang terjadi sangat kental di […]
Bimtek Perhitungan Unit Cost Mengenai Jasa Kalibrasi / Pengujian Alat Kesehatan Bimtek Perhitungan Unit Cost Mengenai Jasa Kalibrasi / Pengujian Alat Kesehatan. Dalam proses produksi yang terdiri dari beberapa unit produksi, perlu dibedakan antara biaya total dan biaya per unit. Biaya per unit (unit cost) adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi […]
Bimtek Penggerak Pemberdayaan Masyarakat PKK dan Peran PKK Bimtek Penggerak Pemberdayaan Masyarakat PKK dan Peran PKK. Pemberdayaan masyarakat merupakan Kebijakan strategis bagi proses pembangunan manusia secara berkesinambungan. Di era digital dan pelaksanaan otonomi yang luas, dan bertanggungjawab diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta peningkatan daya […]
Bimtek Pranata Humas ( Peningkatan Kompetensi Pranata Humas ) Bimtek Pranata Humas Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah […]
Bimtek Perpajakan Daerah ( Kiat Kiat Peningkatan PAD-Pendapatan Asli Daerah ) Bimtek Perpajakan Daerah ( Kiat Kiat Peningkatan PAD-Pendapatan Asli Daerah ). Setelah adanya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak dan berkewenangan untuk mengatur serta melaksanakan pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharuskan untuk kreatif dalam mendapatkan sumber dana, sehingga mampu menunjang keuangan […]
Bimtek Aplikasi SRIKANDI Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Bimtek Aplikasi SRIKANDI Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Khususnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaraan dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang […]
Bimtek LAKIP TERBARU ( Penyusunan LAKIP-Evaluasi LAKIP ) Bimtek LAKIP adalah bimtek mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Diketahui bahwa LAKIP adalah produk akhir SAKIP yg mendeskripsikan kinerja yg dicapai instansi pemerintah atas aplikasi dari Program kerja & aktivitas yg didanai oleh APBN/APBD. Penyusunan LAKIP menurut perputaran anggraan yg berjalan dalam 1 tahun. Dalam pembuatan […]
Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah aspek kunci dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan yang efektif dalam hal ini adalah penting agar para pengelola keuangan desa memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola dana desa […]
Bimtek BMD – Sistem Penilaian Barang Milik Daerah Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Sesuai PP. 28 Tahun 2020 Bimtek BMD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020. Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah […]
