📜Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru Sesuai PERMENDAGRI 120 Tahun 2018: Wujudkan Kualitas Regulasi Daerah yang Presisi dan Akuntabel

Mengapa Panduan PERMENDAGRI 120/2018 Adalah Kunci Kualitas Produk Hukum Daerah?

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, kualitas produk hukum daerah (PHD) – seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Keputusan Kepala Daerah – memegang peranan vital. PHD yang disusun secara cermat dan sesuai kaidah adalah fondasi yang menjamin kepastian hukum, mendukung investasi, dan memberikan pelayanan publik prima.

Namun, dinamika regulasi menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bertugas di Biro Hukum dan bagian legislasi, untuk selalu up-to-date terhadap panduan teknis terbaru. Pedoman yang wajib dikuasai saat ini adalah PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Regulasi ini menjadi acuan baku bagi setiap Pemda dalam menyusun dokumen hukum agar terhindar dari judicial review dan pembatalan oleh pusat.

Inilah urgensi mengapa kami hadir dengan program unggulan: Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru: Panduan Sesuai PERMENDAGRI 120 Tahun 2018. Jika Anda mencari pelatihan ASN hukum yang terstandar, aplikatif, dan berorientasi pada bimtek sertifikasi kompetensi, program bimtek terbaru ini adalah jawabannya. Kami siap membekali Anda menjadi drafter hukum daerah yang profesional dan mahir.

---

Pengertian dan Fokus Program: Mencetak Legal Drafter Berstandar Nasional

Apa yang Dimaksud dengan Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru Berpedoman 120/2018?

Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah PERMENDAGRI 120 adalah program pelatihan profesional yang dirancang spesifik untuk membekali peserta dengan keterampilan teknis dan pemahaman prosedural dalam pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD), di mana seluruh materi dan simulasi praktik merujuk secara ketat pada PERMENDAGRI 120 Tahun 2018.

Tujuan utama Bimtek implementasi PERMENDAGRI 120/2018 ini adalah memastikan setiap ASN atau tenaga teknis dapat menyusun:

1. Struktur PHD (Perda, Perkada, Keputusan) secara benar.
2. Materi muatan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
3. Prosedur pembentukan PHD yang sesuai tahapan wajib, mulai dari perencanaan hingga pengundangan.

Visi Kami: Kompetensi Legal Drafting yang Akurat

Kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam peningkatan kompetensi ASN di bidang hukum. Program Bimtek Produk Hukum Daerah kami dipimpin oleh narasumber ahli yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan teknis dan memiliki pengalaman panjang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menjamin transfer ilmu yang otoritatif.

---

Tujuan Spesifik Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru: Peningkatan Kualitas SDM Hukum Daerah

Penyelenggaraan Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru ini memiliki beberapa tujuan terukur dan spesifik, di antaranya:

1. Menguasai Teknik Legal Drafting: Peserta mampu menyusun naskah Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah secara teknis sesuai kaidah yang ditetapkan oleh PERMENDAGRI 120 Tahun 2018 dan UU P3.
2. Memahami Prosedur Uji Mutu: Peserta mampu mengidentifikasi dan melakukan self-assessment terhadap rancangan PHD untuk menghindari kesalahan formil maupun materiil yang dapat mengakibatkan pembatalan atau judicial review.
3. Sertifikasi Kompetensi: Memberikan bimtek sertifikasi resmi sebagai bukti formal penguasaan materi dan keahlian dalam pembentukan Produk Hukum Daerah berstandar Kemendagri.
4. Harmonisasi Produk Hukum: Meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Raperda/Raperkada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Efisiensi Waktu dan Anggaran: Membekali ASN dengan kemampuan yang meminimalkan revisi dan drafting ulang, sehingga mempercepat proses legislasi daerah secara keseluruhan.

---

Manfaat Nyata Mengikuti Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru

Berinvestasi dalam Pelatihan ASN hukum teknik penyusunan Perkada ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi individu maupun institusi Anda.

Aspek	Manfaat Individu (ASN/Tenaga Teknis)	Manfaat Institusi (Pemerintah Daerah)
Peningkatan Karir	Memperoleh bimtek sertifikasi yang diakui, menjadi tenaga ahli hukum yang kredibel, dan meningkatkan peluang promosi jabatan.	Produk Hukum Daerah (PHD) terjamin kualitas dan legalitasnya, meminimalkan risiko pembatalan (risiko hukum).
Kompetensi Teknis	Menguasai secara mendalam teknik legal drafting PHD sesuai PERMENDAGRI 120 Tahun 2018, termasuk struktur dan kaidah bahasa hukum.	Meningkatkan reputasi dan akuntabilitas Pemda karena memiliki regulasi yang kuat, jelas, dan implementatif.
Kemudahan Bekerja	Mampu bekerja secara mandiri dan cepat dalam menyusun Raperda/Raperkada, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga.	Mempercepat proses penetapan kebijakan dan layanan publik karena didukung oleh dasar hukum yang kokoh.
Jejaring Profesional	Berinteraksi dengan praktisi hukum dan ASN dari berbagai daerah, membuka peluang kolaborasi dan benchmarking terbaik.	Memiliki tenaga ASN hukum yang selalu up-to-date dengan perkembangan bimtek terbaru dan regulasi nasional.

Testimoni Keberhasilan: Jaminan Kualitas Pembelajaran

Testimoni 1 (Drafter Perda): “Materi Bimtek ini sangat fokus pada implementasi PERMENDAGRI 120 Tahun 2018. Simulasi penyusunan konsideran dan batang tubuh Perkada benar-benar membuka wawasan. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Sangat direkomendasikan untuk pelatihan ASN hukum!” – (Nama disamarkan), Kasubag Perundang-undangan.

Testimoni 2 (Kepala Bagian): “Kami mengirimkan seluruh tim hukum untuk mendapatkan bimtek sertifikasi ini. Hasilnya, kualitas draft yang masuk ke meja saya jauh lebih sedikit revisi. Ini adalah investasi bimtek terbaru yang sangat efisien dan berharga.” – (Nama disamarkan), Kepala Biro Hukum.

---

Urgensi Mengikuti Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru: Resiko Hukum dan Tuntutan Kualitas

Di tengah sorotan publik dan tuntutan efisiensi anggaran, kesalahan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat berakibat fatal, mulai dari kerugian finansial hingga masalah hukum. Oleh karena itu, mengikuti Bimtek Produk Hukum Daerah terbaru ini adalah langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

1. Kepatuhan Regulasi Wajib: PERMENDAGRI 120 Tahun 2018 adalah pedoman teknis yang wajib diimplementasikan. Tanpa pemahaman mendalam, PHD Anda berisiko dibatalkan atau direvisi secara menyeluruh, membuang waktu dan sumber daya.
2. Standar Kompetensi ASN: Memiliki bimtek sertifikasi di bidang ini kini menjadi indikator kunci profesionalisme ASN hukum. Ini adalah penanda bahwa Anda siap menghadapi tantangan legislasi di era otonomi daerah.
3. Menghindari Tumpang Tindih: Bimtek mengajarkan teknik harmonisasi yang vital untuk menghindari tumpang tindih dengan kebijakan pusat, suatu isu krusial yang sering menjadi penyebab masalah.
4. Jadwal Bimtek Terbaru: Kami menawarkan jadwal bimtek terbaru yang terintegrasi dan fleksibel, termasuk opsi bimtek online dan kelas tatap muka, memastikan Anda dapat berpartisipasi tanpa mengganggu tugas utama.

Ambil langkah proaktif! Jangan menunggu masalah hukum muncul akibat Produk Hukum Daerah yang cacat formil. Tingkatkan kompetensi ASN Anda sekarang juga.

---

Garis Besar Materi Inti yang Akan Anda Kuasai

Pelatihan ini berfokus pada panduan teknis dan administratif penyusunan Produk Hukum Daerah (Perda dan Perkada) sesuai dengan peraturan pelaksana terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah.

🏛️ Modul 1: Kerangka Dasar Hukum Produk Daerah

Modul ini memberikan pemahaman tentang dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan produk hukum di tingkat daerah, dengan penekanan pada harmonisasi regulasi.

• Reviu dan Pembaruan Konsep Dasar:
  • Definisi, jenis, dan fungsi Produk Hukum Daerah (PHD).
  • Posisi dan hirarki PHD dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional (khususnya setelah UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya).
• Fokus Khusus PERMENDAGRI 120/2018:
  • Latar belakang dan substansi perubahan kunci yang dibawa oleh Permendagri 120 Tahun 2018 terhadap Permendagri 80 Tahun 2015.
  • Pembaruan ketentuan mengenai Naskah Akademik (NA) dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) dalam fasilitasi.
• Asas-asas Pembentukan PHD:
  • Pendalaman asas formil dan materiil, serta pentingnya asas Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat dalam proses legislasi daerah.

📝 Modul 2: Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Akademik (NA)

Modul ini fokus pada tahap awal yang krusial, yaitu penyusunan landasan ilmiah dan konseptual Raperda.

• Urgensi dan Kedudukan NA:
  • NA sebagai prasyarat wajib untuk Raperda yang berasal dari eksekutif maupun inisiatif DPRD, kecuali Raperda tertentu (misalnya APBD, Retribusi, dan Pajak Daerah).
• Sistematika dan Muatan NA (Sesuai Lampiran I PMDN 120/2018):
  • Pendahuluan: Latar belakang dan tujuan penyusunan.
  • Kajian Teoritis dan Praktik Empiris: Analisis perbandingan dengan daerah lain atau negara lain.
  • Kajian Yuridis: Analisis peraturan perundang-undangan terkait dan identifikasi masalah hukum.
  • Filsafat, Sosiologis, dan Dampak: Landasan filosofis, sosiologis, serta perkiraan dampak (biaya, lingkungan, sosial) dari Raperda.
  • Penutup dan Rekomendasi: Kesimpulan dan saran tindak lanjut.
• Teknik Penulisan dan Pengumpulan Data:
  • Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan NA.

✍️ Modul 3: Pedoman Teknik Penyusunan Raperda dan Raperkada

Modul ini membahas teknik perumusan (legal drafting) sesuai standar yang ditetapkan oleh Permendagri 120/2018.

• Sistematika dan Teknik Penyusunan Raperda (Lampiran II):
  • Standar baku penulisan Judul, Pembukaan, Batang Tubuh (Bab, Pasal, Ayat, Angka, Huruf), dan Penutup.
  • Teknik perumusan Norma Hukum yang jelas, non-ambigu, dan konsisten.
• Sistematika dan Teknik Penyusunan Raperkada (Lampiran III):
  • Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada, seperti Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota) dalam hal fungsi dan penulisan.
  • Jenis-jenis Perkada (Peraturan Pelaksana Perda atau Peraturan Mandiri).
• Teknik Perubahan dan Pencabutan PHD:
  • Teknik drafting khusus untuk mengubah atau mencabut Perda/Perkada yang sudah berlaku.
• Penggunaan Lampiran dan Penjelasan:
  • Pedoman kapan dan bagaimana Lampiran (misalnya formulir, tabel, peta) dan Penjelasan digunakan dalam suatu PHD.

🔄 Modul 4: Prosedur dan Manajemen Pembentukan PHD

Modul ini mengulas tahapan administratif dan koordinasi dalam proses legislasi daerah.

• Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sesuai PMDN 120/2018:
  • Mekanisme perencanaan, penyusunan, dan penetapan Propemperda antara DPRD dan Kepala Daerah.
• Fasilitasi dan Harmonisasi:
  • Kewajiban fasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham pada tahap awal Raperda dan tahap harmonisasi.
  • Prosedur Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi (HPK) oleh Biro/Bagian Hukum.
• Evaluasi Raperda:
  • Prosedur dan kriteria evaluasi Raperda yang diatur dalam Permendagri 120/2018 (misalnya evaluasi oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota, atau oleh Mendagri terhadap Raperda Provinsi).
• Pengundangan dan Dokumentasi (JDIH):
  • Mekanisme penetapan dan pengundangan produk hukum dalam Lembaran Daerah.
  • Kewajiban pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sesuai standar.

📌 Poin Kunci PERMENDAGRI 120/2018 dalam Bimtek

• Standarisasi Mutlak: Memberikan panduan teknis penulisan (Lampiran II) dan sistematika NA (Lampiran I) yang harus diikuti secara ketat.
• Peran Kanwil Kemenkumham: Menegaskan peran Kanwil Kemenkumham dalam memberikan fasilitasi dan pandangan hukum sejak dini.
• Fokus pada Kualitas NA: Memastikan setiap Raperda (kecuali pengecualian) memiliki dasar argumentasi yang kuat sebelum masuk tahap pembahasan.

---

Amankan Kualitas Hukum Daerah Anda Hari Ini!

Masa depan regulasi daerah berada di tangan Anda. Pastikan setiap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Anda susun adalah produk hukum yang kuat, valid, dan berpedoman penuh pada standar nasional, khususnya PERMENDAGRI 120 Tahun 2018.

Jangan Tunda Lagi! Kuota untuk setiap kelas Bimtek Produk Hukum Daerah terbaru sangat terbatas untuk menjaga kualitas interaksi dan pembelajaran.

Ambil kesempatan ini untuk: Mendapatkan pelatihan profesional di bidang hukum, mengantongi bimtek sertifikasi kompetensi, dan menjadi motor penggerak kualitas legislasi di instansi Anda.

---

Metode Bimtek Pembentukan Produk Hukum Daerah Terbaru

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Fasilitas Peserta Pelatihan

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Legalitas Kami

• SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

• Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339

DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)

Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:

• Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796
• Email: bimtekdiklat44@gmali.com
• Website: https://www.bimtekdiklat.com