Peningkatan Kompetensi Camat: Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Dwifungsi Strategis Camat dalam Kepastian Hukum Pertanahan

Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan. Camat, sebagai pemimpin wilayah administrasi kecamatan, memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Namun, di banyak wilayah di Indonesia, terutama yang kekurangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) definitif, Camat juga mengemban peran krusial dan berisiko tinggi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Peran ganda ini menuntut Camat memiliki pemahaman yuridis yang mendalam, tidak hanya tentang administrasi wilayah, tetapi juga tentang hukum pertanahan, prosedur pendaftaran, hingga tata cara penyelesaian konflik agraria.

Ketepatan dan keabsahan akta yang diterbitkan Camat sebagai PPATS memiliki dampak langsung pada kepastian hukum, stabilitas sosial, dan perekonomian masyarakat di tingkat lokal. Kesalahan prosedural atau kelalaian dalam pembuatan akta dapat berujung pada sengketa pertanahan yang kompleks dan gugatan hukum yang merugikan negara maupun warga.

Oleh karena itu, Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan hadir sebagai solusi komprehensif. Pelatihan ini dirancang untuk membekali Camat dan jajarannya dengan pengetahuan, etika, dan keterampilan teknis yang mutakhir, memastikan setiap langkah dalam administrasi pertanahan dilakukan secara profesional, sah, dan berintegritas.

Pengertian dan Kedudukan Hukum Camat sebagai PPATS

Pemahaman yang kuat mengenai status hukum dan batasan wewenang adalah langkah awal untuk melaksanakan tugas PPATS secara benar.

A. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) adalah pejabat yang diangkat karena jabatannya, dalam hal ini Camat atau Kepala Desa (di daerah tertentu), untuk melaksanakan tugas-tugas PPAT di daerah yang jumlah PPAT definitifnya belum memadai. Penunjukan Camat sebagai PPATS diatur dalam peraturan perundang-undangan pertanahan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Kedudukan Yuridis Camat sebagai PPATS

Kedudukan Camat sebagai PPATS adalah berdasarkan penunjukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setelah dilantik sebagai Camat. Meskipun merangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Wilayah, tugas PPATS memiliki konsekuensi hukum yang setara dengan PPAT definitif. Akta yang dibuat oleh PPATS memiliki kekuatan pembuktian otentik dan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat.

Camat sebagai PPATS wajib mematuhi kode etik dan standar profesi PPAT, serta bertanggung jawab penuh atas keabsahan material dan formal dari setiap akta yang diterbitkannya.

Urgensi Mengikuti Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Bimtek ini bukan sekadar pembaruan pengetahuan, melainkan kebutuhan mendesak yang dipicu oleh kompleksitas isu agraria dan risiko hukum.

A. Meminimalkan Risiko Hukum dan Kelalaian Jabatan

Tugas PPATS penuh dengan risiko hukum. Kesalahan kecil dalam verifikasi dokumen, pengukuran, atau penulisan akta dapat membatalkan akta tersebut (batal demi hukum) dan memicu gugatan perdata hingga pidana. Bimtek ini memberikan panduan teknis yang presisi untuk menghindari kelalaian yang berakibat fatal pada Camat secara personal dan institusional.

B. Menjamin Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

Di daerah terpencil, Camat adalah satu-satunya harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan akta tanah yang legal. Bimtek memastikan Camat dapat menjalankan tugas ini dengan standar profesional yang tinggi, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, dan mempercepat program pendaftaran tanah nasional (Prona/PTSL).

C. Kebutuhan Keterampilan Penanganan Konflik Agraria

Konflik pertanahan sering berakar dari ketidakjelasan status, tumpang tindih kepemilikan, atau sengketa batas. Camat sebagai pemimpin wilayah dan PPATS sering kali menjadi pihak pertama yang dimintai pertolongan. Bimtek membekali Camat dengan keterampilan mediasi dan negosiasi yang efektif untuk mencegah sengketa berlarut-larut ke pengadilan, sehingga tercipta stabilitas sosial di wilayahnya.

D. Respons terhadap Dinamika Regulasi Pertanahan

Regulasi di bidang pertanahan dan tata ruang terus berubah, seperti pembaruan Peraturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah. Aparatur harus selalu up-to-date untuk menghindari kesalahan penerapan hukum. Bimtek ini berfungsi sebagai pemutakhiran pengetahuan wajib.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Pelatihan ini memiliki tujuan ganda, yakni meningkatkan kompetensi PPATS dan kemampuan resolusi konflik.

A. Tujuan Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

1. Menguasai Dasar Hukum: Memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan pertanahan terkait tugas PPATS.
2. Meningkatkan Keterampilan Pembuatan Akta: Melatih Camat dalam prosedur teknis pembuatan jenis-jenis akta tanah yang menjadi wewenangnya (Jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, dll.) secara valid dan otentik.
3. Memahami Aspek Perpajakan: Memberikan pengetahuan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dalam transaksi tanah.
4. Menguasai Teknik Resolusi Konflik: Membekali peserta dengan metodologi dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di luar jalur litigasi (non-pengadilan).
5. Memastikan Pelaporan yang Tertib: Melatih tata cara pelaporan dan penyerahan protokol PPAT kepada Kantor Pertanahan dan Kantor Pajak.

B. Manfaat Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

1. Bagi Peserta (Camat/Staf): Peningkatan kompetensi yuridis dan teknis, memperoleh sertifikat keahlian yang kredibel, dan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas berisiko tinggi.
2. Bagi Institusi (Kecamatan): Terciptanya layanan pertanahan yang cepat, legal, dan transparan, yang secara langsung meningkatkan citra positif pemerintah daerah dalam pelayanan publik.
3. Bagi Masyarakat: Terjaminnya kepastian hukum atas hak-hak tanah, serta tersedianya jalur penyelesaian sengketa yang damai, cepat, dan berkeadilan di tingkat kecamatan.
4. Bagi Pemerintah Daerah: Mendukung program Reforma Agraria dan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) melalui aparatur yang kompeten.

Target Peserta dan Materi Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Kurikulum Bimtek ini disusun secara holistik untuk mencakup aspek legislatif dan aspek resolusi sosial.

A. Target Peserta Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Sasaran utama dari Bimtek ini adalah seluruh jajaran aparatur yang terlibat langsung dalam urusan pertanahan di wilayah kerja:

1. Camat Selaku PPAT Sementara (PPATS).
2. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi (Kasi) Tata Pemerintahan/Pertanahan di Kecamatan.
3. Kepala Bagian Hukum/Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Aparatur terkait dari Dinas Pertanahan/ATR/BPN Daerah (sebagai stakeholder).
5. Aparat Desa/Kelurahan terpilih yang ditugaskan membantu administrasi pertanahan.

B. Materi Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Materi Bimtek ini terbagi menjadi dua fokus utama yang saling melengkapi: Tugas PPATS dan Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan.

Bagian I: Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS (Aspek Administratif dan Yuridis)

1. Dasar Hukum dan Etika Jabatan PPATS

• Kedudukan Camat sebagai PPATS sesuai PP 37/1998 dan peraturan BPN/ATR terbaru.
• Syarat dan Prosedur Pengangkatan Sumpah Jabatan PPATS.
• Etika dan Tanggung Jawab Hukum PPAT/PPATS.
• Daerah Kerja dan Batasan Wewenang PPATS.

2. Jenis Akta dan Prosedur Pembuatan Akta Otentik Pertanahan

• Jenis-jenis akta yang berwenang dibuat PPATS (Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, Pemasukan dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama, dll.).
• Prosedur Pra-Pembuatan Akta: Pemeriksaan Sertifikat (Cek Sertipikat), Pengecekan PBB, dan Izin Peralihan Hak (APH).
• Teknik Pemeriksaan Legalitas Para Pihak (identitas, status perkawinan, kewenangan bertindak).
• Simulasi dan Praktik Pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang Benar.

3. Aspek Perpajakan Pertanahan dan Pendaftaran Akta

• Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
• Perhitungan dan Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dari Peralihan Hak.
• Prosedur Pendaftaran Akta ke Kantor Pertanahan (Balik Nama dan Pendaftaran Hak).
• Kewajiban Pelaporan Bulanan Protokol PPATS kepada instansi terkait (BPN, Kantor Pajak).

4. Risiko Hukum dan Pembatalan Akta

• Penyebab Batalnya Akta PPATS (cacat hukum, kelalaian prosedur, pemalsuan dokumen).
• Prosedur Penarikan dan Perbaikan Akta (Roya).
• Tanggung Jawab Hukum Camat/PPATS dalam sengketa akta tanah.

Bagian II: Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan (Aspek Mediasi dan Resolusi)

5. Identifikasi dan Jenis-jenis Konflik Pertanahan

• Pola Konflik Pertanahan di Daerah (sengketa batas, tumpang tindih sertifikat, klaim hak ulayat).
• Peran Camat dalam Penanganan Sengketa Tanah tingkat pertama (Pra-Yudikasi).
• Perbedaan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan.

6. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan

• Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Peraturan BPN/ATR dan Mediasi).
• Teknik Mediasi: Langkah-langkah Mediasi yang Efektif dan Netral.
• Teknik Negosiasi dan Fasilitasi Kompromi Antar Pihak.
• Peran Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat dalam Resolusi Konflik.

7. Administrasi dan Dokumentasi Penanganan Sengketa

• Prosedur Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Sengketa Tanah di Kecamatan.
• Teknik Verifikasi Data dan Dokumen Pihak yang Bersengketa.
• Penyusunan Berita Acara Mediasi dan Dokumen Kesepakatan Damai.

8. Sinergi dan Koordinasi Antar Instansi

• Membangun sinergi dengan BPN/ATR, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.
• Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Reforma Agraria dan penanganan konflik lahan.

Jabatan Camat sebagai PPATS adalah amanah mulia yang menuntut integritas dan kompetensi ganda. Di tengah arus modernisasi dan tingginya kasus sengketa agraria, penguasaan tugas PPATS yang benar dan kemampuan menangani konflik secara damai adalah prasyarat mutlak untuk sukses.

Jangan biarkan risiko hukum menghantui layanan pertanahan di kecamatan Anda! Tingkatkan profesionalisme dan kepastian hukum bagi masyarakat.

[Pusat Edukasi Indonesia]—Institusi terdepan dalam peningkatan kapasitas aparatur negara—dengan bangga menyelenggarakan Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan.

Segera daftarkan diri Anda dan tim teknis di Kecamatan Anda! Jadilah Camat yang kompeten, menjamin akta yang sah, dan mampu menjadi penengah yang adil. Amankan wilayah Anda dari konflik, dan wujudkan kepastian hukum pertanahan di tingkat lokal. Hubungi kami sekarang untuk informasi pendaftaran dan jadwal terdekat!

---

Metode Pelatihan Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPATS serta Tata Cara Penanganan Konflik Pertanahan

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Fasilitas Peserta Pelatihan

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Legalitas Kami

• SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

• Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339

DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)

Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:

• Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796
• Email: bimtekdiklat44@gmali.com
• Website: https://www.bimtekdiklat.com