Beranda › Bimtek Pemerintahan Daerah › BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) RI

BIMTEK SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) RI

oleh Admin Pusdiklat LSMAP . 01/05/2024 . 2 menit membaca

Bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI Modul Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah

Bimtek Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI Modul Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem yang mengatur keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Tujuan SIPD adalah memudahkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, serta menyatukan data perencanaan, keuangan, dan pelaporan seluruh daerah di Indonesia.

Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah harus mulai melakukan penyusunan dengan memanfaatkan aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu SIPD Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ada 7 (tujuh) laporan mulai LRA (Laporan Realisasi Anggaran), neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Karena 7 laporan ini merupakan komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk mewujudkan hal tersebut kuncinya itu adalah tertib administrasi dan proses disiplin untuk pengentryan. Tidak hanya diproses penatausahaan maupun pelaporan akuntasi, namun juga mulai dari proses perencanaan penganggaran. Proses pengelolaan keuangan daerah itu mulai dari proses perencanaan penganggaran, proses penatausahaan dan proses akuntasi pelaporan ini harus disiplin, harus tepat waktu dan didalamnya terkait juga proses rekonsiliasi pendapatan yang ada di Bidang Pendapatan serta untuk proses penataan aset, khususnya BMD (Barang Milik Daerah)Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan.