Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran : Panduan Terbaru 2025/2026

Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN Dalam sistem keuangan negara yang terintegrasi, sebagian besar Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan ke daerah melalui berbagai mekanisme transfer. Meskipun bersumber dari APBN, dana ini dikelola dan digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membiayai program-program strategis di tingkat lokal. Dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi fondasi utama pembangunan daerah.

Namun, pengelolaan dana APBN oleh Pemda memiliki prosedur khusus yang berbeda dengan pengelolaan APBD murni. Tingginya tuntutan akuntabilitas menjadi perhatian utama mengingat dana ini merupakan amanat pusat dengan tujuan khusus. Di sinilah peran Bendahara Pengeluaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat menentukan, sebagai garda terdepan dalam penatausahaan serta pertanggungjawaban dana tersebut. Kesalahan dalam prosedur, keterlambatan pelaporan, atau ketidaksesuaian dengan regulasi dapat menyebabkan penundaan penyaluran dana, sanksi administratif, bahkan temuan audit serius.

Oleh sebab itu, pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Prosedur Penatausahaan Dana APBN yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya oleh Bendahara Pengeluaran sangat penting. Program ini dirancang khusus untuk membekali pengelola keuangan daerah, terutama bendahara pengeluaran, dengan pemahaman menyeluruh dan keterampilan praktik dalam mengelola dana APBN secara akuntabel dan sesuai peraturan.

Apa Itu Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya oleh Bendahara Pengeluaran?

Bimtek ini merupakan pelatihan dan pendampingan komprehensif yang membahas secara detail aspek teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan berbasis APBN oleh pemerintah daerah. Fokus utama adalah peran Bendahara Pengeluaran yang bertugas mengelola uang persediaan (UP), ganti uang (GU), tambahan uang (TU), dan uang langsung (LS) yang berasal dari APBN. Materi meliputi jenis dana APBN (DAU, DAK, DBH, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dsb), dasar hukum, hingga prosedur pencairan dan pelaporan yang wajib dipatuhi. Pelatihan ini memastikan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan tugasnya secara tepat, akuntabel, dan sesuai waktu, demi kelancaran penyaluran dana kepada daerah.

Tujuan Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

• Memperdalam pemahaman peserta tentang regulasi pengelolaan dana APBN (UU APBN, PMK, Permendagri, dan kebijakan terbaru).
• Membekali keterampilan teknis Bendahara Pengeluaran dalam penatausahaan dana APBN mulai dari penerimaan, pembukuan, hingga pelaporan.
• Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan dana agar penggunaan dana APBN tepat sasaran, minim kesalahan, dan tidak ada pemborosan.
• Memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai standar.
• Mengurangi risiko kesalahan dan temuan audit BPK, BPKP, atau Inspektorat terkait pengelolaan dana.
• Mewujudkan keseragaman prosedur pengelolaan dana APBN di seluruh daerah guna meminimalisir disparitas praktik.
• Mendukung kelancaran proses penyaluran dana APBN oleh pemerintah pusat melalui pengelolaan dan pelaporan yang baik di daerah.

Manfaat Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

Bagi Peserta (Bendahara Pengeluaran):

• Penguasaan keterampilan teknis tata kelola dana APBN yang kompleks.
• Peluang pengembangan karir di bidang keuangan daerah.
• Perlindungan hukum melalui pemahaman regulasi yang benar.
• Peningkatan efisiensi kerja dan pengurangan risiko kesalahan.
• Kesempatan bertukar pengalaman dengan profesional sejenis dari berbagai daerah.
• Meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan fungsi bendahara pengeluaran.

Bagi Institusi (Pemda):

• Kepatuhan penuh terhadap regulasi pengelolaan dana APBN.
• Kelancaran penyaluran dana dengan pelaporan tepat waktu dan akurat.
• Laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai standar.
• Penurunan risiko temuan audit serta potensi sanksi.
• Peningkatan kepercayaan pemerintah pusat dan publik.
• Penguatan kapasitas SDM pengelola dana transfer.
• Mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan efektif.

Target Peserta Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

Pelatihan ini ditujukan kepada:

• Bendahara Pengeluaran dan asisten bendahara di semua OPD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Staf keuangan/akuntansi di BPKAD dan Inspektorat yang ikut menangani pengawasan dan pelaporan.
• Kepala Subbagian Keuangan OPD.
• Staf terkait penyusunan laporan konsolidasi LKPD.
• Konsultan keuangan publik yang membantu pemerintah daerah.

Materi Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

Materi lengkap yang disampaikan meliputi:

• Pengantar Dana APBN yang dikelola oleh Pemda: jenis dana, karakteristik, perbedaan dengan APBD.
• Peran dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
• Regulasi dan kebijakan terbaru seputar penyaluran serta pengelolaan dana APBN.
• Prosedur penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan dana APBN.
• Mekanisme penarikan dana dari RKUN ke RKUD dan Bendahara Pengeluaran.
• Sistem pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) dan rekonsiliasi data dengan BPKAD dan KPPN.
• Pengawasan internal dan audit oleh Inspektorat, BPK, dan BPKP.
• Studi kasus dan simulasi penyusunan laporan serta rekonsiliasi dana.

Urgensi Mengikuti Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

• Kepatuhan ketat terhadap regulasi pengelolaan dana APBN merupakan syarat utama kelancaran penyaluran dan penggunaan dana.
• Peran Bendahara Pengeluaran sebagai kunci pengelolaan dana menuntut kompetensi tinggi dan integritas.
• Pengelolaan dana publik yang akuntabel dan transparan menjaga kepercayaan publik dan pemerintah pusat.
• Kesalahan prosedur bisa menyebabkan penundaan dana dan sanksi administratif.
• Investasi SDM melalui pelatihan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung pembangunan.
• Bimtek meminimalisir risiko audit dan persoalan hukum.

Bergabunglah Bersama Kami di Pusat Edukasi Indonesia!

Jangan biarkan kendala pengelolaan Dana APBN menghambat kinerja daerah Anda atau menimbulkan risiko audit! Tingkatkan kapasitas Anda dan tim, khususnya Bendahara Pengeluaran, melalui Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya oleh Bendahara Pengeluaran.

Kami menawarkan program pelatihan interaktif dan aplikatif, dipandu oleh narasumber ahli dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, lengkap dengan modul materi terbaru serta studi kasus nyata. Anda tidak hanya akan memahami teori, tetapi juga memperoleh strategi praktis dan teknik pengelolaan dana yang bisa langsung diterapkan di lapangan.

Ini adalah kesempatan berharga untuk memperkuat tata kelola keuangan di daerah Anda, memastikan kepatuhan regulasi, dan mendukung pembangunan yang didanai dari APBN. Bersama Pusat Edukasi Indonesia, Anda akan menjadi motor perubahan yang membawa instansi Anda ke tingkat pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan akuntabel.

---

Metode  Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan Bimtek Prosedur Penatausahaan Dana APBN:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Fasilitas Peserta Pelatihan

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Legalitas Kami

• SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

• Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339

DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)

Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:

Website: https://www.bimtekdiklat.com

Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796

Email: bimtekdiklat44@gmali.com