Bimtek Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri 15 tahun 2023
Bimtek Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri 15 tahun 2023
Bimtek Penyusunan APBD berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas. Serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan. Yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.
Tujuan dari Bimbingan Teknis ini adalah untuk :
- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024;
- Menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan APBD;
- Meningkatkan kualitas penyusunan APBD tahun anggaran 2024 agar lebih efektif, efisien, dan transparan;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD.
Mengenai Opsi Di Atas Untuk Itu Kami Dari LEMBAGA STUDI MANAJEMEN AKUNTANSI DAN PEMERINTAHAN Mengharapkan Keikutsertaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Terkait. Bimtek Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri 15 tahun 2023
