Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026

gpuser

Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026
Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026


Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026
Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026

Pengelolaan keuangan daerah adalah jantung dari setiap roda pemerintahan di daerah, memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan optimal. Dalam siklus ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memegang peran vital. Mereka adalah garda terdepan dalam proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan. Untuk memastikan tugas ini terlaksana dengan akurat, transparan, dan sesuai standar, Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Akuntansi bagi PPK dan Bendaharawan SKPD menjadi investasi yang tak ternilai.

Apa itu Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah?

Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bimbingan teknis atau pelatihan yang dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam tentang siklus akuntansi pemerintah kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelatihan ini sangat penting karena, meskipun PPK dan Bendaharawan adalah pelaksana utama transaksi keuangan, mereka juga harus memahami bagaimana setiap transaksi tersebut dicatat, diproses, dan dilaporkan dalam sistem akuntansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan semua aktivitas keuangan terintegrasi dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran dan Keterkaitan Akuntansi

  • Bendaharawan SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan kas, penerimaan, dan pengeluaran. Setiap transaksi yang dilakukannya harus dicatat dengan benar.
  • PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran melalui pengadaan barang/jasa dan manajemen kontrak. Semua transaksi pengadaan yang dibuatnya harus terverifikasi dan masuk dalam proses akuntansi.

Pelatihan ini menjembatani peran operasional mereka dengan kebutuhan akuntansi yang ketat.

Tujuan Penyelenggaraan Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD

Penyelenggaraan Bimtek ini memiliki beberapa tujuan krusial:

  • Meningkatkan Pemahaman Prinsip Akuntansi Pemerintahan: Memastikan peserta memahami dasar-dasar akuntansi yang berlaku di sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah.
  • Menguasai Siklus Akuntansi Keuangan Daerah: Membekali PPK dan Bendaharawan dengan pengetahuan tentang tahapan lengkap proses akuntansi, dari jurnal hingga laporan keuangan.
  • Meningkatkan Akurasi Pencatatan Transaksi: Memastikan setiap transaksi keuangan dicatat dengan benar, lengkap, dan sesuai bukti yang sah.
  • Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan: Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan SKPD yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Meminimalisir Risiko Temuan Audit: Mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan yang dapat menyebabkan temuan oleh auditor internal maupun eksternal.

Manfaat Mengikuti Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD

Berpartisipasi dalam Bimtek ini akan memberikan berbagai manfaat signifikan:

  • Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD: Peningkatan pemahaman dan keterampilan teknis yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas sehari-hari, meningkatkan kepercayaan diri, serta meminimalkan risiko kesalahan pribadi. Ini juga akan memperkuat posisi profesional mereka.
  • Bagi SKPD: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih tertib, akurat, dan transparan, yang pada gilirannya akan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dan berkontribusi pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: Dengan pencatatan yang rapi dan akuntabel, alokasi dan penggunaan anggaran dapat dipantau lebih baik, sehingga mendorong efisiensi.

Target Peserta Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD

Bimtek ini sangat relevan dan ditargetkan bagi:

  • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di setiap SKPD.
  • Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran di lingkungan SKPD.
  • Staf teknis yang membantu PPK dan Bendaharawan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
  • Pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan di tingkat SKPD.

Materi Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD yang Komprehensif

Materi Bimtek akan disampaikan secara terstruktur dan komprehensif, mencakup:

  • Dasar-dasar Akuntansi Pemerintahan: Konsep dasar, persamaan dasar akuntansi, dan siklus akuntansi pemerintah.
  • Peran dan Tanggung Jawab PPK dan Bendaharawan SKPD: Tugas pokok, fungsi, dan wewenang sesuai regulasi.
  • Proses Pencatatan Transaksi Keuangan: Jurnalisasi, posting buku besar, dan pencatatan kas/bank.
  • Sistem Akuntansi SKPD: Mekanisme pengoperasian sistem dan alur dokumen keuangan.
  • Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat SKPD: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD.
  • Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan SKPD: Mekanisme pelaporan periodik dan akhir tahun.
  • Rekonsiliasi Internal dan Eksternal: Menyelaraskan data antar unit dan dengan entitas yang lebih tinggi.
  • Studi Kasus dan Praktikum: Latihan langsung dengan contoh-contoh transaksi keuangan SKPD.

Urgensi Mengikuti Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi, urgensi mengikuti Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat diabaikan. Mereka adalah ujung tombak yang menentukan kualitas data keuangan awal. Kesalahan atau kelalaian dalam proses pencatatan di tingkat SKPD dapat berdampak domino pada laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah, berujung pada opini audit yang tidak memuaskan, bahkan masalah hukum. Dengan membekali para PPK dan Bendaharawan dengan pemahaman akuntansi yang kuat, pemerintah daerah dapat memastikan data keuangan yang akurat sejak awal, sehingga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.


Metode  
Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

  • 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
  • 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
  • 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Narasumber:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Fasilitas Peserta Pelatihan

  • Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
  • Seminar Kit
  • Kuitansi Pembayaran Perpeserta
  • Sertifikat
  • Tas Kegiatan
  • Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
  • Kartu Tanda Peserta
  • Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Legalitas Kami

  • SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

  • Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

  • Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339

DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)

Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:

Website: https://www.bimtekdiklat.com

Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796

Email: bimtekdiklat44@gmali.com

Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026
Bimtek Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah : Panduan Terbaru 2025/2026

Related Post

No comments

Tinggalkan komentar