Daftar Isi
- Pengertian Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi
- Dasar Hukum Bimtek Keamanan Informasi dan UU PDP
- Tujuan dan Manfaat Bimtek Manajemen Risiko Keamanan Informasi
- Materi Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi (2 Hari)
- Tempat dan Waktu Pelaksanaan Bimtek 2027-2028
- Metode Pelatihan Manajemen Risiko dan Pelindungan Data
- Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Tingkatkan Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Anda
Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah, pengelola teknologi informasi, dan tenaga profesional dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko keamanan data. Pelatihan ini membantu instansi membangun tata kelola keamanan informasi yang terstruktur, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi potensi kebocoran data pribadi.
Melalui pendekatan berbasis risiko, studi kasus, dan simulasi, peserta akan mempelajari strategi pelindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan serta kebutuhan transformasi digital pemerintahan dan organisasi.
Pengertian Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi
Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi adalah kegiatan peningkatan kompetensi yang membahas penerapan tata kelola risiko, pengamanan sistem informasi, serta pelindungan data pribadi dalam aktivitas operasional organisasi.
Manajemen risiko keamanan informasi merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi aset informasi, menganalisis ancaman dan kerentanan, menentukan tingkat risiko, serta menetapkan langkah pengendalian yang sesuai.
Dalam penerapannya, keamanan informasi mencakup tiga prinsip utama, yaitu confidentiality (kerahasiaan), integrity (integritas), dan availability (ketersediaan). Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga keamanan data, mencegah akses tidak sah, dan memastikan sistem informasi tetap dapat digunakan secara optimal.
Ruang Lingkup Pelindungan Data Pribadi
Pelindungan data pribadi tidak hanya berhubungan dengan penggunaan perangkat keamanan digital, tetapi juga melibatkan kebijakan organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, prosedur operasional, serta kepatuhan hukum.
Ruang lingkup implementasinya mencakup:
Identifikasi dan klasifikasi data pribadi yang dikelola organisasi.
Pemetaan aktivitas pemrosesan dan aliran data.
Penilaian risiko keamanan informasi dan dampaknya terhadap subjek data pribadi.
Pengelolaan hak akses dan otorisasi pengguna.
Penyusunan kebijakan keamanan informasi dan prosedur operasional standar.
Penanganan insiden keamanan serta kegagalan pelindungan data pribadi.
Evaluasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Melalui pemahaman tersebut, instansi dapat membangun sistem pengelolaan informasi yang lebih aman, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Bimtek Keamanan Informasi dan UU PDP
Penyelenggaraan pelatihan ini mengacu pada sejumlah peraturan yang menjadi landasan pelindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, dan pengelolaan keamanan informasi di Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
UU Nomor 27 Tahun 2022 merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan pelindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, pemrosesan data, penilaian dampak, serta sanksi atas pelanggaran.
Ketentuan dalam undang-undang tersebut menjadi acuan bagi instansi pemerintah dan organisasi swasta dalam membangun tata kelola pelindungan data pribadi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan kewajiban pelindungan data pribadi.
Peraturan ini memperkuat kebutuhan organisasi untuk memahami prosedur pemrosesan data, tata kelola kepatuhan, mekanisme perlindungan hak subjek data, serta penanganan risiko dalam kegiatan pengolahan data pribadi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara dalam memastikan sistem yang digunakan berjalan secara andal dan aman.
Regulasi ini relevan dalam penerapan pengendalian keamanan, pengelolaan sistem elektronik, dan perlindungan informasi yang diproses oleh organisasi.
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi salah satu landasan penyelenggaraan layanan pemerintahan digital secara terpadu.
Dalam konteks keamanan informasi, penerapan SPBE membutuhkan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, serta mekanisme pengamanan layanan elektronik pemerintah.
5. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 mengatur Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
Peraturan ini menjadi rujukan penting bagi instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen keamanan informasi secara sistematis dan terdokumentasi.
Penerapan berbagai regulasi tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi, jenis data yang diproses, tingkat risiko, serta kewajiban hukum masing-masing instansi.
Tujuan dan Manfaat Bimtek Manajemen Risiko Keamanan Informasi
Tujuan
Program pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko keamanan informasi yang selaras dengan ketentuan pelindungan data pribadi.
Secara khusus, tujuan pelatihan meliputi:
Memahami prinsip, ruang lingkup, dan kewajiban berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya.
Meningkatkan kemampuan identifikasi ancaman, kerentanan, dan risiko keamanan informasi.
Mengembangkan keterampilan penilaian dan pengendalian risiko berbasis kebutuhan organisasi.
Memahami penerapan Information Security Management System (ISMS).
Menyusun langkah mitigasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.
Meningkatkan kemampuan penyusunan SOP keamanan informasi dan penanganan insiden.
Mengintegrasikan kepatuhan pelindungan data pribadi dengan tata kelola organisasi dan layanan digital.
Manfaat bagi Peserta dan Instansi
Keikutsertaan dalam pelatihan memberikan manfaat dalam penguatan tata kelola keamanan informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta kesiapan organisasi menghadapi risiko digital.
Bagi peserta, pelatihan membantu meningkatkan keterampilan dalam melakukan penilaian risiko, memahami tanggung jawab pemrosesan data pribadi, dan menyusun rekomendasi pengendalian keamanan informasi.
Bagi instansi, manfaat yang diharapkan meliputi:
Meningkatkan kesiapan penerapan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pribadi.
Mengurangi kemungkinan terjadinya insiden akibat lemahnya pengendalian informasi.
Memperkuat pengawasan terhadap akses, penyimpanan, dan penggunaan data.
Mendorong penyusunan kebijakan dan SOP keamanan informasi yang lebih terstruktur.
Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan data masyarakat, pegawai, pelanggan, dan mitra.
Mendukung keberlanjutan layanan digital melalui pendekatan manajemen risiko.
Hasil pelatihan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing instansi.
Materi Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi (2 Hari)
Materi Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi disusun untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis dalam pengelolaan risiko dan pelindungan data pribadi.
Hari ke-1: Regulasi, Tata Kelola, dan Identifikasi Risiko
Fokus: Pemahaman regulasi dan analisis risiko keamanan informasi
Sesi 1. Kebijakan dan Regulasi Pelindungan Data Pribadi
Pemahaman UU Nomor 27 Tahun 2022 dan PP Nomor 33 Tahun 2026.
Hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali serta prosesor data.
Dasar pemrosesan data pribadi dan prinsip pembatasan tujuan.
Peran pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi.
Konsekuensi hukum dan risiko ketidakpatuhan.
Sesi 2. Konsep Manajemen Risiko Keamanan Informasi
Prinsip manajemen risiko berdasarkan ISO 31000.
Pengantar sistem manajemen keamanan informasi ISO/IEC 27001.
Identifikasi aset informasi, ancaman, dan kerentanan.
Penentuan kemungkinan dan dampak risiko.
Penyusunan matriks risiko keamanan informasi.
Sesi 3. Tata Kelola dan Kebijakan Keamanan Informasi
Perumusan kebijakan keamanan informasi organisasi.
Klasifikasi data pribadi dan inventarisasi aset digital.
Pengaturan hak akses berdasarkan kebutuhan tugas.
Pengelolaan risiko pihak ketiga dan penyedia layanan digital.
Penguatan kesadaran keamanan informasi pegawai.
Sesi 4. Studi Kasus Identifikasi Risiko
Peserta melakukan identifikasi risiko berdasarkan contoh sistem layanan publik, aplikasi kepegawaian, basis data pelanggan, atau sistem informasi organisasi.
Hasil sesi berupa rancangan awal daftar risiko (risk register) yang memuat sumber risiko, dampak, tingkat risiko, serta usulan pengendalian.
Hari ke-2: Mitigasi Risiko, Keamanan Data, dan Simulasi Insiden
Fokus: Pengendalian risiko dan implementasi pelindungan data pribadi
Sesi 1. Strategi Pengendalian Keamanan Informasi
Pemilihan perlakuan risiko dan pengendalian keamanan.
Penerapan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan kontrol akses.
Pengamanan penyimpanan serta pertukaran data pribadi.
Kebijakan pencadangan data dan pemulihan layanan.
Pengendalian keamanan pada sistem berbasis cloud.
Sesi 2. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Konsep penilaian dampak pelindungan data pribadi.
Identifikasi kegiatan pemrosesan berisiko tinggi.
Analisis dampak terhadap hak subjek data pribadi.
Penyusunan rekomendasi mitigasi risiko pemrosesan data.
Dokumentasi dan evaluasi pengendalian.
Sesi 3. Penanganan Insiden dan Kegagalan Pelindungan Data
Pengenalan insiden kebocoran dan penyalahgunaan data.
Tahapan respons insiden keamanan informasi.
Prosedur eskalasi dan koordinasi internal.
Kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi.
Penyusunan laporan insiden dan langkah perbaikan.
Sesi 4. Praktik Penyusunan SOP dan Rencana Tindak Lanjut
Simulasi penilaian risiko keamanan informasi.
Penyusunan contoh SOP pengamanan data pribadi.
Perancangan matriks pengendalian risiko.
Simulasi respons terhadap insiden keamanan.
Presentasi hasil kelompok dan evaluasi pembelajaran.
Melalui kegiatan praktik, peserta diharapkan menghasilkan contoh dokumen kerja berupa risk register, matriks mitigasi risiko, rancangan SOP, dan rencana tindak lanjut pelindungan data pribadi.
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Bimtek 2027-2028
Pusat Edukasi Indonesia (PENA) menyediakan pilihan lokasi pelaksanaan Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi bagi peserta dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan organisasi swasta.
Program dirancang dengan durasi pelatihan selama dua hari. Pilihan kota berikut merupakan lokasi yang dapat diajukan, sedangkan tanggal, venue, dan ketersediaan kuota harus dikonfirmasi kepada penyelenggara.
Kota | Tanggal Pelaksanaan | Tempat/Venue | Kuota |
|---|---|---|---|
Jakarta | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Bandung | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Yogyakarta | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Surabaya | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Bali (Denpasar) | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Malang | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Lombok (Mataram) | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Batam | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Medan | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Makassar | Konfirmasi jadwal | Konfirmasi venue | Konfirmasi |
Pilihan Penyelenggaraan In-House Training
Selain pilihan kota tersebut, pelatihan dapat diajukan melalui skema in-house training yang dilaksanakan secara khusus bagi satu instansi atau organisasi.
Melalui skema ini, cakupan materi, contoh kasus, lokasi, dan waktu pelaksanaan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta serta kesepakatan dengan penyelenggara.
Informasi kepastian jadwal: Peserta disarankan menghubungi tim administrasi PEI untuk memperoleh konfirmasi tertulis mengenai tanggal, lokasi, biaya, fasilitas, dan jumlah peserta sebelum melakukan pendaftaran atau perjalanan dinas.
Metode Pelatihan Manajemen Risiko dan Pelindungan Data
Pelaksanaan bimtek menggunakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan penyampaian teori, diskusi, serta praktik implementasi agar materi dapat diterapkan dalam aktivitas kerja.
Metode yang digunakan meliputi:
Ceramah interaktif: Penyampaian konsep, regulasi, dan prinsip manajemen risiko keamanan informasi secara terstruktur.
Diskusi dan Focus Group Discussion (FGD): Pembahasan tantangan pengelolaan data pribadi yang dihadapi peserta di lingkungan instansinya.
Studi kasus: Analisis contoh kebocoran data, kesalahan pemberian akses, dan risiko pemrosesan informasi.
Praktik dan simulasi: Penyusunan matriks risiko, rancangan SOP, serta simulasi penanganan insiden keamanan data.
Evaluasi pembelajaran: Pengukuran pemahaman melalui latihan, pembahasan hasil, dan umpan balik narasumber.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apa itu Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi Sesuai UU PDP?
Program pelatihan yang membahas identifikasi, analisis, pengendalian risiko keamanan informasi, dan penerapan kewajiban pelindungan data pribadi sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ditujukan bagi ASN, pengelola SPBE, pengelola pusat data, staf teknologi informasi, pejabat pengelola data, auditor internal, bagian hukum dan kepatuhan, serta tenaga profesional di BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
3. Berapa lama pelaksanaan bimtek?
Pelatihan dirancang berlangsung selama dua hari dengan kombinasi pembelajaran teori, diskusi, studi kasus, praktik, dan evaluasi.
4. Apakah pelatihan membahas UU Nomor 27 Tahun 2022?
Ya. Materi mencakup UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta PP Nomor 33 Tahun 2026 dan regulasi keamanan informasi terkait.
5. Apakah peserta mendapatkan sertifikat pelatihan?
Informasi mengenai penerbitan sertifikat keikutsertaan, persyaratan penerbitan, dan bentuk sertifikat perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara. Sertifikat keikutsertaan tidak otomatis merupakan sertifikasi kompetensi profesi.
6. Apakah tersedia pelatihan khusus untuk satu instansi?
Peserta dapat mengajukan in-house training dengan kebutuhan materi, jumlah peserta, jadwal, dan lokasi yang disesuaikan melalui kesepakatan bersama penyelenggara.
7. Apakah peserta harus memiliki kemampuan teknis keamanan siber?
Tidak harus. Materi dirancang untuk peserta dari bidang teknis maupun nonteknis, dengan penyesuaian pembahasan berdasarkan tugas dan kebutuhan organisasi.
8. Bagaimana cara mengetahui biaya dan jadwal bimtek?
Peserta dapat menghubungi Pusat Edukasi Indonesia melalui website resmi atau layanan administrasi untuk meminta penawaran biaya, ketersediaan jadwal, venue, dan fasilitas pelatihan.
Tingkatkan Kesiapan Keamanan Informasi Instansi Anda
Risiko kebocoran data pribadi, serangan siber, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi menuntut setiap organisasi memiliki sumber daya manusia yang memahami tata kelola keamanan informasi. Melalui Bimtek Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi Sesuai UU Perlindungan Data Pribadi, instansi dapat mempersiapkan SDM yang lebih kompeten untuk mengidentifikasi risiko, menyusun pengendalian, dan mendukung pelaksanaan kewajiban pelindungan data pribadi.
Metode Bimtek
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
20% Teori berdasarkan literatur praktisi
40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Narasumber:
Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.
Fasilitas Peserta Pelatihan
Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
Seminar Kit
Kuitansi Pembayaran Perpeserta
Sertifikat
Tas Kegiatan
Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
Kartu Tanda Peserta
Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Legalitas Kami
· SK KEMENKUM-HAM RI
Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025
· Akta Pendirian
Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.
· Nomor Induk Berusaha (NIB)
2305250063339
DAFTAR SEKARANG dan Amankan Kursi Anda! KLIK DI SINI UNTUK REGISTRASI (https://wa.me/6282138412796)
Untuk informasi pendaftaran, hubungi kami:
· Lady – Telepon/WA : 0821 3841 2796
· Email: bimtekdiklat44@gmail.com
· Website: https://www.bimtekdiklat.com